Kerajaan-kerajaan orang Mon
Menurut
hasil kajian ilmiah dari zaman penjajahan Britania, semenjak abad ke-6, suku
bangsa lain yang disebut orang Mon mulai memasuki kawasan Birma Hilir dari
wilayah kerajaan-kerajaan orang Mon, yakni Haripunjaya dan Dwarawati yang kini termasuk dalam wilayah
negara Muangthai. Pada pertengahan abad ke-9, orang Mon sekurang-kurangnya
telah berhasil mendirikan dua kerajaan kecil (atau negara kota besar) yang
berpusat di sekitar Bago dan Thaton di Birma. Sumber keterangan tertua dari luar Birma
mengenai keberadaan sebuah kerajaan orang Mon di kawasan Birma Hilir adalah
catatan para ahli geografi Arab dari kurun waktu 844–848. Meskipun
demikian, menurut hasil kajian-kajian mutakhir, tidak ada bukti (baik
arkeologis maupun nonarkeologis) yang mendukung teori dari zaman penjajahan
tentang keberadaan negara orang Mon di kawasan Birma Hilir sebelum akhir abad
ke-13. Selain itu, catatan pertama yang mengungkap keberadaan Kerajaan Thaton
baru muncul pada 1479.
Kemaharajaan Pagan (1044–1287)
Selama 30 tahun sejak naik takhta,
Anawrahta membangun Kerajaan Pagan, dan untuk pertama kalinya berhasil
mempersatukan daerah-daerah yang kelak membentuk wilayah negara Birma modern.
Pada penghujung abad ke-12, raja-raja penerus Anawrahta telah berhasil memperluas
mandala kekuasaan mereka lebih jauh lagi ke arah selatan sampai ke kawasan
utara Semenanjung Malaya, ke arah timur
sekurang-kurangnya sampai ke Sungai Salwin,
ke arah utara sampai mendekati garis perbatasan dengan negara Tiongkok
sekarang, dan ke arah barat sampai ke kawasan utara Arakan dan Perbukitan Chin. Menurut
kronik-kronik Birma, seluruh Lembah Sungai Chao Phraya adalah
wilayah suzerenitas Kerajaan Pagan, dan menurut
kronik-kronik Siam, kawasan selatan Semenanjung Malaya sampai ke Selat Malaka juga
tercakup dalam wilayah Kerajaan Pagan.
Pada
permulaan abad ke-12, Kerajaan Pagan telah tumbuh menjadi sebuah kekuatan besar
yang setara dengan Kemaharajaan Khmer di Asia Tenggara, serta diakui
kedaulatannya oleh raja-raja wangsa Song di Tiongkok dan raja-raja
wangsa Chola di India. Sampai dengan pertengahan abad ke-13,
sebagian besar daratan Asia Tenggara — dalam taraf-taraf tertentu — berada di
bawah kendali Kemaharajaan Pagan atau Kemaharajaan Khmer.
Anawrahta
juga melakukan sejumlah karya pembaharuan penting di bidang sosial, agama, dan
ekonomi yang sangat lama membekas dalam sejarah Birma. Karya pembaharuannya di
bidang sosial dan agama kelak menghasilkan budaya Birma modern.
Perubahan yang terpenting adalah masuknya agama Buddha Theravada di kawasan
Birma Hulu sesudah Kerajaan Thaton ditaklukkan
oleh Kerajaan Pagan pada 1057. Berkat dukungan kerajaan, sekolah-sekolah agama
Buddha lambat laun menyebar sampai ke pelosok-pelosok pedesaan Birma dalam tiga
abad berikutnya, meskipun agama Buddha Vajrayana, agama Buddha
Mahayana, Agama Hindu, dan kepercayaan animisme masih
kokoh berakar di segenap lapisan masyarakat.
Pangkalan
utama perekonomian Pagan adalah lembah pertanian Kyaukse di
sebelah utara ibu kota, dan Minbu di sebelah
selatan kota Pagan,
tempat orang-orang Bamar mendirikan banyak tanggul baru dan menggali
terusan-terusan pengalih air. Perekonomian Pagan juga memetik manfaat dari perniagaan
dengan orang-orang asing melalui bandar-bandarnya di daerah pesisir. Kerajaan
Pagan mendermakan kekayaannya bagi pembangunan lebih dari 10.000 kuil Buddha di
lingkungan ibu kota kerajaan antara abad ke-11 sampai abad ke-13 (3000 kuil
masih berdiri sampai sekarang). Orang-orang kaya mendermakan tanah bebas pajak
kepada para pemuka agama.
Bahasa dan
budaya Birma lambat laun menjadi bahasa utama di kawasan hulu Sungai Irawadi,
menggeser bahasa dan budaya Pyu serta bahasa Pali pada
penghujung abad ke-12. Kala itu, kepemimpinan orang Bamar dalam Kerajaan Pagan
sudah tak dapat dipungkiri lagi. Dalam berbagai hal, orang Pyu di kawasan Birma
Hulu telah menyesuaikan diri dengan adat-istiadat Bamar. Bahasa Birma, yang
mula-mula adalah sebuah bahasa asing, kala itu telah menjadi lingua franca Kerajaan
Pagan.
Kerajaan
Pagan terpuruk pada abad ke-13 akibat semakin banyaknya tanah bebas pajak yang
didermakan — pada era 1280-an, dua pertiga lahan subur di kawasan Birma Hulu
telah didermakan bagi kepentingan agama, sehingga berdampak buruk bagi
kemampuan kerajaan dalam mempertahankan kesetiaan para pejabat dan prajuritnya.
Keadaan ini memicu kekacauan di dalam negeri dan memancing tantangan dari luar
negeri, yakni serbuan-serbuan dari orang Mon, orang Monggol, dan orang Shan.
Sejak
permulaan abad ke-13, orang-orang Shan mulai mengepung wilayah Kemaharajaan
Pagan dari arah utara dan timur. Orang Monggol yang
telah menaklukkan Yunnan, kampung halaman orang Bamar, pada 1253, mulai
melancarkan serangannya pada 1277. Pada 1287, orang Moggol menjarah rayah
Pagan, mengakhiri kurun waktu pemerintahan Kerajaan Pagan selama 250 tahun di
kawasan Lembah Sungai Irawadi dan sekitarnya. Pemerintahan Kerajaan Pagan di
kawasan Birma Tengah berakhir sepuluh tahun kemudian, ditumbangkan oleh Kerajaan Myinsaing pada
1297.
Penjajahan
Britania
Britania menjadikan Birma sebagai
salah satu provinsi dari negara India
Britania pada 1886 dengan Yangon sebagai ibu kotanya.
Masyarakat Birma tradisional mengalami perubahan drastis akibat lengsernya
monarki serta pemisahan antara agama dan negara. Sekalipun perang secara resmi
telah usai selepas berlangsung selama dua pekan, para pejuang Birma masih
melakukan perlawanan di daerah Birma Utara sampai 1890, setelah pihak Britania
akhirnya memutuskan untuk secara sistematis menghancurkan desa-desa dan
melantik pejabat-pejabat baru untuk mengakhiri segala aktivitas gerilya.
Keadaan perekonomian masyarakat juga berubah secara dramatis. Sesudah
pembukaan Terusan Suez, permintaan akan beras Birma
mengalami peningkatan dan lahan-lahan luas diteroka untuk ditanami. Akan
tetapi, untuk membuka lahan pertanian baru, para petani terpaksa meminjam uang
dari para rentenir India yang disebut cetiar dengan bunga
tinggi dan sering kali mengalami penyitaan serta pengusiran yang mengakibatkan
mereka kehilangan tanah dan ternak. Sebagian besar lapangan kerja juga diambil
alih kuli-kuli kontrak India, dan seisi desa-desa menjadi buronan akibat
beralih profesi menjadi kecu. Meskipun ekonomi Birma mengalami pertumbuhan,
seluruh kekuasaan dan kemakmuran digenggam oleh segelintir perusahaan
Britania, kaum
peranakan Inggris, dan kaum pendatang dari India. Sebagian besar
pegawai negeri sipil adalah orang-orang peranakan Inggris dan orang India, lagi
pula orang-orang Bamar nyaris sepenuhnya disingkirkan dari dinas militer.
Sekalipun Birma menjadi makmur, rakyatnya tidak ikut sejahtera. Novel Burmese Days karya
George Orwell adalah sebuah cerita fiksi dari masa penjajahan Britania di
Birma. Sepanjang masa penjajahan, kaum peranakan Inggris mendominasi Birma
sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
Sekitar
permulaan abad ke-20, sebuah organisasi pergerakan kebangsaan mulai dibentuk
dengan nama Perkumpulan Pemuda Buddhis (Young Men's
Buddhist Association) meniru YMCA, karena pembentukan
perkumpulan-perkumpulan keagamaan diperbolehkan oleh pemerintah penjajah.
Organisasi ini kelak tergantikan oleh Sidang Umum Perkumpulan-Perkumpulan Birma
(General Council of Burmese Associations) yang terhubung dengan Wunthanu
athin atau Perkumpulan Kebangsaan yang tumbuh subur di desa-desa di
seluruh Birma Hulu. Antara 1900 – 1911 "Si Orang Buddha
Irlandia", U Dhammaloka, menyuarakan penentangan terhadap
Agama Kristen dan Pemerintah Penjajah dengan menggunakan dalil-dalil agama
Buddha. Sebuah generasi baru pemimpin-pemimpin Birma muncul pada permulaan abad
ke-20 di kalangan cendekiawan yang diizinkan berangkat ke London untuk menimba
ilmu hukum. Mereka pulang dengan keyakinan bahwa keadaan Birma dapat diperbaiki
melalui reformasi. Reformasi konstitusi yang progresif pada permulaan era
1920-an menghasilkan sebuah lembaga legislatur berkewenangan terbatas, sebuah
universitas, dan otonomi yang lebih besar bagi Birma dalam ruang lingkup
administrasi negara India Britania. Dilakukan pula upaya-upaya untuk
memperbesar keterwakilan rakyat Birma dalam jawatan-jawatan pemerintah.
Beberapa orang mulai merasa bahwa perubahan tidak berjalan cukup cepat dan
upaya reformasi tidak cukup ekspansif.
Pada
1920, terjadi peristiwa pemogokan mahasiswa untuk pertama kalinya dalam sejarah
Birma. Para mahasiswa memprotes dikeluarkannya Undang-Undang Universitas baru
yang mereka yakini hanya akan menguntungkan kalangan elit dan mengekalkan
kekuasaan pemerintah penjajah. 'Sekolah-sekolah kebangsaan' tumbuh marak di
seluruh wilayah Birma sebagai tindakan protes terhadap sistem pendidikan
penjajah, dan peristiwa pemogokan mahasiswa itu pun diperingati sebagai 'Hari
Kebangsaan'. Beberapa aksi mogok lanjutan dan unjuk rasa anti-pajak
juga terjadi menjelang akhir era 1920-an, dipimpin oleh Wunthanu athin.
Beberapa aktivis politik terkemuka adalah biarawan Agama Buddha (pongyi),
seperti U Ottama dan U Seinda di Arakan yang kelak memimpin
pemberontakan bersenjata melawan pihak Britania dan juga kelak melawan
pemerintah nasionalis pascakemerdekaan Birma, dan U Wisara, martir perdana
gerakan kebangsaan yang tewas setelah lama menjalankan aksi mogok makan di
dalam penjara] (Sebuah
jalan utama di Yangon diberi nama U Wisara). Pada Desember 1930, terjadi
unjuk rasa lokal menentang pajak oleh Saya San di Tarawadi
dengan cepat berkembang menjadi gerakan kebangkitan yang pertama di tingkat
daerah dan kelak menjadi gerakan kebangkitan nasional yang pertama melawan
pemerintah penjajah. Selama dua tahun, berlangsung pemberontakan Galon (garuda)
– musuh nāga,
melambangkan para penjajah Britania – yang terpampang pada panji-panji para
pemberontak, menyebabkan dikerahkannya ribuan pasukan Britania untuk
memadamkannya diiringi janji-janji reformasi politik. Akhir nasib Saya San,
yang disidang dan dieksekusi, membuka jalan bagi beberapa orang yang kelak
menjadi pemimpin nasional Birma, termasuk Ba Maw dan U Saw, yang ikut serta
dalam pembelaannya, untuk tampil sebagai tokoh-tokoh terkemuka.
Pada
Mei 1930, didirikan Dobama Asiayone ("Perkumpulan
Kami Orang Bamar"). Para anggota perkumpulan ini menyebut dirinya Thakin (sebuah
julukan yang ironis karena thakin berarti "juragan"
dalam bahasa Birma, kurang-lebih semakna dengan kata sahib— dijadikan
sebagai bentuk pernyataan diri bahwa merekalah majikan sejati di negeri itu,
para penyandang sah dari gelar thakin yang telah dirampas oleh
para penjajah). Pemogokan mahasiswa kedua pada 1936 dipicu oleh tindakan
pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap Aung San dan Ko Nu, pemimpin-pemimpin
Serikat Mahasiswa Universitas Yangon (Rangoon University
Students Union), karena menolak untuk menyingkap nama penulis sebuah
artikel dalam majalah kampus yang berisi cercaan terhadap salah seorang pejabat
senior di Universitas Yangon. Pemogokan yang menyebar ke Mandalay itu
mendorong terbentuknya Serikat Mahasiswa Seluruh Birma (All Burma Students
Union, disingkat ABSU). Aung San dan Nu kemudian bergabung dengan gerakan
Thakin dan berpindah dari gerakan mahawiswa ke gerakan politik kebangsaan. Pemerintah
Imperium Britania memisahkan Birma dari India pada 1937 dan memberi negara
jajahannya yang baru itu sebuah konstitusi baru yang mengatur tentang
pembentukan sebuah dewan yang sepenuhnya terdiri atas orang-orang yang dipilih
rakyat, akan tetapi tindakan ini justru menjadi suatu isu pemecah-belah karena
segolongan rakyat Birma merasa bahwa tindakan ini adalah rencana jahat Britania
untuk menyingkirkan mereka dari reformasi-reformasi yang dilakukan di India,
sementara golongan lain memandang segala tindakan untuk memisahkan Birma dari
kendali India sebagai langkah positif. Ba Maw menjabat
sebagai Perdana Menteri Birma yang pertama, namun ia digantikan oleh U Saw pada 1939, yang
menjabat sebagai perdana menteri sejak 1940 sampai ia ditangkap pada 19 Januari
1942 oleh pemerintah Birma Britania karena berkomunikasi dengan Jepang.
Gelombang
pemogokan dan protes yang bermula dari ladang-ladang minyak di Birma Tengah
pada 1938 berkembang menjadi pemogokan umum yang berkonsekuensi lebih luas.
Di Yangon,
para pelajar yang berunjuk rasa setelah berhasil memblokade pintu masuk ke
Sekretariat, kantor pemerintah penjajah, diserang oleh polisi berkuda Britania bersenjata pentungan yang
mengakibatkan tewasnya seorang mahasiswa Universitas Yangon bernama Aung Kyaw. Di
Mandalay, polisi menembaki kerumunan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh seorang
biarawan Agama Buddha sehingga menewaskan 17 orang. Gerakan ini kelak dikenal
dengan nama Htaung thoun ya byei ayeidawbon ('Revolusi 1300',
dinamakan berdasarkan tahun tersebut berdasarkan perhitungan kalender Birma), dan
tanggal 20 Desember, hari kematian martir perdana Aung Kyaw fell, diperingati
oleh para mahasiswa sebagai 'Hari Bo Aung Kyaw'.
Pendudukan Jepang
Beberapa tokoh
nasionalis Birma melihat meletusnya Perang Dunia
II sebagai peluang untuk mendapatkan konsesi-konsesi dari
Britania sebagai ganti dukungan yang akan mereka berikan kepada Britania demi
memenangkan perang. Golongan-golongan lain, seperti gerakan Thakin, menentang
segala bentuk keterlibatan Birma dalam perang tanpa terkecuali. Aung San ikut
mendirikan Partai Komunis Birma (PKB)
bersama tokoh-tokoh gerakan Thakin lainnya pada Agustus 1939. Berbagai
pustaka Marxis serta
traktat-traktat dari gerakan Sinn Féin di
Irlandia sudah beredar dan dibaca secara luas di kalangan para aktivis politik.
Aung San juga ikut mendirikan Partai Revolusioner Rakyat (PRR), pengganti
Partai Sosialis sesudah Perang Dunia
II. Ia juga turut berperan dalam pendirian Blok Kemerdekaan dengan
mengupayakan persekutuan antara Dobama, ABSU, para biksu yang aktif di bidang
politik, serta Partai Orang Miskin, partai
dari Ba Maw .
Setelah organisasi Dobama menyerukan pemberontakan national, Britania
mengeluarkan sepucuk surat perintah penahanan terhadap sejumlah besar pimpinan
organisasi itu termasuk Aung San, yang meloloskan diri ke Tiongkok. Aung San
berniat untuk menjalin hubungan dengan pihak Komunis Tiongkok, akan tetapi niatnya itu
terdeteksi oleh pemerintah Jepang yang kemudian mendekatinya dengan tawaran
dukungan kepada dirinya dalam bentuk satuan intelijen rahasia yang
disebut Minami Kikan, dikepalai oleh Kolonel Suzuki dengan tujuan
menutup Jalan Raya Birma dan
mendukung upaya pemberontakan nasional. Aung San sempat kembali ke Birma selama
jangka waktu yang singkat untuk mengumpulkan dua puluh sembilan pemuda yang
kelak berangkat bersamanya ke Jepang untuk menjalani pelatihan militer di Pulau Hainan,
Tiongkok. Rombongan pemuda Birma ini kelak dikenal dengan julukan "Tiga Puluh Kamerad".
Tatkala Jepang menduduki Bangkok pada Desember 1941, Aung San memaklumkan
pembentukan Tentara
Kemerdekaan Birma (TKB) untuk mengantisipasi invasi Jepang atas
Birma pada 1942.
TKB membentuk
pemerintahan darurat di beberapa wilayah Birma pada musim semi 1942, akan
tetapi timbul selisih pendapat di kalangan petinggi Jepang sehubungan dengan
masa depan Birma. Kolonel Suzuki memang mendorong Tiga Puluh Kamerad untuk
membentuk pemerintah darurat, tetapi pimpinan militer Jepang tidak pernah
secara resmi menyetujui rencana semacam itu. Tentara Jepang akhirnya beralih mendukung Ba Maw untuk
membentuk sebuah pemerintahan. Selama perang pada 1942, TKB menjadi kian tak
terkendali, dan di banyak distrik para pejabat bahkan pelaku kriminal
menyatakan diri sebagai kelompok TKB. Organisasi ini ditata kembali menjadi
Tentara Pertahanan Birma (TPB) di bawah Jepang namun tetap dikepalai oleh Aung
San. Jika TKB bukan merupakan bala tentara reguler, maka TPB melaksanakan
perekrutan melalui seleksi masuk serta dilatih sebagaimana pasukan-pasukan
angkatan darat pada umumnya oleh instruktur-instruktur Jepang. Ba Maw kemudian
dipermaklumkan sebagai kepala negara; dalam jajaran kabinetnya terdapat pula
Aung San sebagai Menteri Perang, serta pemimpin Komunis Birma Thakin Than Tun sebagai
menteri Tanah dan Pertanian; ada pula para pemimpin Sosialis Birma, Thakin Nu
dan Thakin Mya. Ketika Jepang mempermaklumkan Birma sebagai negara merdeka,
secara teori, pada 1943, TPB pun diganti namanya menjadi Tentara Nasional Birma (TNB).
Tak lama kemudian,
mulai tampak jelas bahwa janji kemerdekaan dari Jepang hanyalah sebuah pepesan
kosong dan Ba Maw telah
teperdaya. Ketika mulai kalah dalam perang, Jepang pun menyatakan kemerdekaan
Birma sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh pada 1 Agustus 1943, tetapi
tindakan ini pun hanya dilakukan untuk menyamarkan maksud Jepang yang
sebenarnya. Aung San yang sudah tidak lagi mempercayai Jepang pun
membuka negosiasi dengan para pemimpin Komunis, Thakin Than Tun dan Thakin Soe, serta para
pemimpin Sosialis, Ba Swe and Kyaw Nyein, yang
menghasilkan pembentukan Organisasi Anti-Fasis (Anti-Fascist
Organisation, AFO) pada Agustus 1944 dalam suatu pertemuan rahasia yang
dihadiri oleh PKB, PRR, dan TNB di Pegu. AFO kelak berganti
nama menjadi Liga
Kemerdekaan Rakyat Anti-Fasis (LKRAF).Thakin Than Tun dan Soe, sewaktu masih
mendekam di dalam penjara Insein pada Juli 1941, bersama-sama telah
menyusun Manifesto Insein yang, berlawanan dengan opini yang
beredar di kalangan pergerakan Dobama, menyatakan fasisme dunia sebagai musuh
utama dalam perang yang sudah di depan mata dan menyerukan kerja sama untuk
sementara waktu dengan Britania dalam suatu koalisi sekutu yang selayaknya
mencakup pula Uni Soviet. Soe secara diam-diam sudah mengatur
barisan pertahanan untuk menghadapi pendudukan Jepang, dan Than Tun mampu
meneruskan informasi intelijen Jepang kepada Soe, sementara para pemimpin
komunis lainnya, Thakin Thein Pe dan Tin Shwe, menjalin kontak
dengan pemerintah kolonial dalam pengasingan di Simla,
India.
Ada kontak-kontak
informal antara AFO dan pihak sekutu pada 1944 dan 1945
melalui organisasi Britania, Force 136. Pada 27 Maret
1945, Angkatan Darat Nasional Birmarose bangkit melakukan perlawanan terhadap
Jepang di seluruh wilayah Birma. 27 Maret pernah dijadikan tanggal peringatan
'Hari Perlawanan' sampai militer mengganti namanya menjadi 'Hari Tatmadaw (Angkatan
Bersenjata)'. Sesudah peristiwa itu, Aung San dan
tokoh-tokoh lain pun mulai bernegosiasi dengan Lord
Mountbatten dan secara resmi bergabung dengan pihak sekutu sebagai Angkatan Birma
Patriotik (Patriotic Burmese Forces, PBF). Dalam pertemuan pertama, AFO
memperkenalkan diri kepada pihak Britania sebagai pemerintah darurat Birma
dengan Thakin Soe sebagai ketua dan Aung San sebagai seorang anggota panitia
pelaksana pemerintahan. Jepang diusir dari hampir seluruh wilayah Birma pada
Mei 1945. Negosiasi pun mulai dilakukan dengan pihak Britania menyangkut
pelucutan senjata AFO dan keikutsertaan pasukan-pasukannya dalam Angkatan Darat
Birma pascaperang. Beberapa veteran telah dibentuk menjadi sebuah barisan semi
militer di bawah kepemimpinan Aung San, dengan nama Pyithu yèbaw tat atau
Organisasi Sukarelawan Rakyat (People's Volunteer Organisation,
disingkat PVO), dan dilatih secara terang-terangan dalam pakaian seragam. Peleburan
PBF berhasil dilaksanakan pada Konferensi Kandi di Sailan pada
September 1945.
Selama pendudukan
Jepang, 170.000 sampai 250.000 rakyat sipil tewas.
Negeri
Para Jendral
Aung San yang mati muda pada 19
Juli 1947 itu, di awal-awal zaman pendudukan Jepang adalah pemuda dari kelompok
pemuda yang dikenal dengan sebutan Thirty Comrades. Mereka, menurut catatan
Joyce Lebra dalam Tentara Gemblengan Jepang (1989), mendapat pertolongan dari
kelompok intel Jepang Minami Kikan pimpinan Suzuki Keiji, sehingga dibekali
pelatihan militer oleh Jepang.
“Thirty Comrades dikirim dari
Tokyo ke kamp latihan khusus di dekat Pusat Latihan Angkatan Laut di Samah,
Pulau Hainan,” tulis Lebra.
Pemuda-pemuda inilah yang menjadi
inti dari kelahiran Tentara Kemerdekaan Burma. Semula, pada Desember 1941, ada
200 orang Burma yang direkrut di Thailand. Tentara Kemerdekaan Burma itu lalu
ganti nama menjadi Tentara Pertahanan Burma dan Tentara Nasional Burma. Dengan
anggota ribuan orang, tentara didikan Jepang itu masuk dalam formasi Tentara
Burma alias Tentara Myanmar alias Tatmadaw. Di dalamnya ada Ne Win, alumnus
Thirty Comrades, sebagai salah satu petinggi di sana.
Tentara Nasional Burma mirip
dengan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Jawa atau Gyugun di
Sumatera yang sama-sama didikan Jepang dan alumninya banyak yang jadi jenderal
di korps ketentaraan negara. Jika Burma punya bekas didikan Jepang macam Aung
San atau Ne Win, Indonesia punya Soeharto, Sudirman, Gatot Subroto, Umar
Wirahadikusumah.
Setelah Aung San terbunuh, Burma
dipimpin oleh orang-orang dari Anti Fascist People's Freedom League (AFPFL)
alias liga rakyat merdeka anti-fasis. Sao Shwe Thaik (1948-1952), Ba U
(1952-1957), dan Win Maung (1957-1962) pernah jadi presiden Burma. Di tahun
1962, Burma memasuki era baru dengan melalui sebuah kudeta—yang diotaki
Jenderal Ne Win.
Seperti Aung San, Ne Win—yang beberapa
tahun lebih tua dari Aung San—juga termasuk dari kelompok Thirty Comrades.
Menurut Robert Taylor dalam The State in Burma (1987), Ne Win adalah “Ketua
Dewan Revolusi sejak 1962 sampai 1974, Presiden sejak 1974 sampai 1981 dan
sebagai Ketua Partai Program Sosialis Burma sejak kelahirannya. Ne Win
menyandang status sebagai bapak bangsa Burma modern...”
Sejak 1981, posisi Presiden beralih
San Yu—tapi di bawah pengaruh partai yang dipimpin Ne Win. San Yu juga jenderal
dengan latar belakang Tentara Kemerdekaan Burma, tapi bukan bagian dari Thirty
Comrades. Dia bergabung dalam militer sejak 1942. Jenderal yang pernah belajar
kedokteran di Universitas Rangoon ini menjadi Presiden dari 9 November 1981
sampai 27 Juli 1988.
Setelah San Yu, Sein Lwin sempat
menjadi presiden sebentar. Ia menjabat sejak 27 Juli 1988 hingga 12 Agustus
1988. Sein Lwin masuk militer sejak 1943, dan menjadi salah satu jenderal
pengikut Ne Win. Menurut David Steinberg dalam Burma/Myanmar: What Everyone
Needs to Know? (2009), ia menjadi bawahan Ne Win di Batalyon Burma Rifles ke-4
sejak 1944.
Sein Lwin digantikan sementara oleh
Aye Ko selama lima hari, dari tanggal 12 hingga 19 Agustus 1988. Selama
beberapa bulan berikutnya, dari 19 Agustus hingga 18 September 1988, kursi itu
diduduki Dr. Maung Maung, seorang ahli hukum dan bukan militer karier. Dia
menjadi presiden boneka Ne Win terakhir.
Pengaruh Ne Win dalam kepresidenan
akhirnya dihabiskan ketika Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara alias
State Law and Order Restoration Council (SLORC) berkuasa sejak 18 September
1988. Menurut David Steinberg, SLORC dipimpin oleh bekas sersan dalam Batalyon
Burma Rifles ke-4 pimpinan Ne Win. Tentu ia sudah menjadi jenderal saat
melakukan kudeta.
Ketika orang-orang Ne Win jadi
Presiden, Saw Maung, sang bekas sersan, sudah jadi petinggi tentara. Ketika
menjadi ketua SLORC, menurut Harris M. Lentz dalam Heads of States and
Governments Since 1945 (2014), dia memenjarakan Aung San Suu Kyi. Saw Maung meninggal
pada 23 April 1992 karena menderita gangguan fisik dan mental.
Di masa SLORC berjaya, nama Burma
diubah menjadi Myanmar. Namun, para peneliti lebih suka memakai nama Burma
ketimbang nama ciptaan junta militer itu. Termasuk buku Burma: The Challenge of
Change in a Divided Society (1997) yang disunting Peter Carey.
“Meskipun nama negara tersebut secara
resmi diubah dari Burma ke Myanmar (sering dieja Myanma atau Myanmar) oleh
SLORC pada tanggal 18 Juni 1989, beberapa penulis di volume ini masih memakai
nama lama, seperti sebelum Juni 1989,” demikian tertulis di pengantar buku
tersebut.
Penganti Saw Maung adalah Than Shwe.
Juga seorang jenderal dan sebelumnya petinggi SLORC. Dia berkuasa sejak 1992
hingga 2011. Menurut Benedict Rogers dalam Than Swhe: Unmasking Burma's Tyrant
(2010), dia pernah menjadi tukang pos.
Pergantian Nama dari Burma Menjadi
Jendral
Pergantian
nama negara Burma menjadi Myanmar berimplikasi kepada kehidupan sosial maupun
politik negara tersebut. Sejarah perubahan nama negara ini sempat menjadi
polemik karena dua negara "besar" seperti Amerika Serikat dan Inggris
sempat menolak mengakuinya. Lalu apa sebenarnya latar belakang perubahan nama
negara Asia Tenggara tersebut?
Mengutip laman United States Institute of Peace, pasca
junta militer Myanmar menghancurkan pemberontakan pro-demokrasi pada September
1988, nama resmi negara diubah dari Uni Burma menjadi Uni Myanmar 18 Juni. Nama
Uni Burma sendiri tercetus ketika negara ini berhasil merebut kemerdekannya
dari Inggris pada Januari 1948.
Pada saat yang sama, sejumlah nama
tempat lainnya juga diubah. Misalnya, Kota Rangoon --yang merupakan ibu kota
negara-- diubah menjadi Yangon.
Nama baru itu telah diakui oleh
mayoritas negara PBB. Namun masih ada yang masih menyebut negara ini dengan
Burma, yakni AS dan Inggris. Sedangkan Australia, kadang-kadang mengambil
pendekatan campuran.
Kesimpulan :
Bahwa
Myanmar memiliki beberapa kesamaan dengan Indonesia yaitu dahulu merupakan
kerajaan Mon dan Kemaharajaan Pagan layaknya Indonesia yang dahulu adalah
wilayah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melihat Myanmar pasca merdeka dari
Jepang, Myanmar selalu dipimpin oleh Jendral, sampai rakyat melawan junta
militer 18 Juni.
Daftar
Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Myanmar
https://tirto.id/myanmar-negara-para-jenderal-cvTG
Komentar
Posting Komentar