Sejarah Laos

Sejarah Laos

Sejarah awal    

Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik, yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos, yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Mekong karena banyak anak sungainya memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman, tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, sticklac dan banyak makanan lainnya.

Kerajaan Lan Xang

Kerajaan Lan Xang (berarti: sejuta gajah) berdiri pada tahun 1353. Di bawah pemerintahan raja Fa Ngum kerajaan ini menguasai tidak hanya Laos modern, tetapi juga sebagian wilayah Thailand. Para penerusnya, terutama raja Setthatirat, pada abad ke-16 turut membantu mengukuhkan agama Buddha sebagai agama utama di negeri tersebut. Pada abad ke-17, kerajaan ini memasuki masa kemerosotan, yang ditandai dengan perselisihan dinasti dan konflik dengan negara-negara tetangga.

Kerajaan ini merupakan pelopor bagi negara Laos dan menjadi dasar bagi identitas budaya dan sejarah nasional Laos. Sejak pertengahan Abad ke-16, kerajaan ini mengalami konflik internal yang menyebabkan penurunan kondisi ekonomi dan politik di wilayahnya. Lan xang kemudian terbagi menjadi 3 yaitu kerajaan Luang Phrabang, Vientiane, Champasak. Lalu antara 1763 sampai 1769 pasukan Burma melakukan penyerbuan ke wilayah Laos Utara dan menaklukan kerajaan Luang Phrabang. Sementara kerajaan Champasak berada di bawah kekuasaan kerajaan Siam. Tahun 1826 pasukan kerajaan Vientiane mencoba melakukan perlawanan terhadap kerajaan Siam yang berkuasa, namun upaya tersebut gagal dan raja Chao Anouvong raja dari Vientiane di bawa ke Bangkok sebagai tahanan. Pada akhir abad ke 19, kerajaan Luang Phrabang di serang oleh tentara bendera hitam.

Penjajahan Perancis

Pada akhir abad ke-19, salah satu kekuatan Eropa, Prancis, datang dan mulai menggerogoti wilayah-wilayah Thailand. Lewat serangkaian perang antara Thailand dan Prancis, Vientiane dan Champasak pun dikuasai Prancis dan masuk ke dalam wilayah kolonial bernama Indocina Prancis. Sementara Luang Phabang yang tidak dikuasai langsung, juga masuk ke dalam wilayah Indocina Prancis yang digabung dengan Kamboja dan Vietnam.

Pendudukan Prancis terhadap Laos ini berlangsung sejah tahun 1893 hingga tahun 1953. Hal ini menyebabkan Laos dikenal sebagai negara Indochina Prancis yang paling patuh (Evans, 2002). Grant Evans (2002) juga menyatakan bahwa kolonialisasi yang dilakukan oleh Prancis terhadap Laos membawa banyak dampak signifikan bagi Laos. Kepatuhan Laos terhadap Prancis bukan berarti suatu hal yang bersifat sia-sia. Hal ini dapat dilihat dari adanya kedamaian dan stabilitias, yang selama dua abad terakhir –sebelum kedatangan Prancis– tidak dialami oleh Laos. Sebagai contoh lain yakni Prancis membentuk kembali kestabilan desa petani di berbagai daerah di Laos. Kendati sering mendapat pertentangan, Prancis tidak lantas mengeksploitasi Laos habis-habisan. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan mengenai kontrol yang dilakukan oleh Prancis terhadap Laos (Evans, 2002). Meskipun demikian, pemberontakan terhadap Prancis tetap dilakukan oleh masyarakat Laos tanpa berhenti.

Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, Prancis juga memberikan edukasi kepada masyarakat Laos namun secara terbatas. Edukasi atau pendidikan tersebut diberikan salah satunya dengan menyekolahkan orang-orang Laos yang berpotensi di Prancis (Evans, 2002). Pendidikan yang diberikan oleh Prancis ini memberikan sedikit pengetahuan tentang Laos, sedangkan selebihnya adalah pengetahuan terkait nasionalisme Prancis. Tidak hanya itu, mereka juga diajarkan mengenai gagasan terkait negara jajahan, dimana konsep ini mudah dimengerti oleh orang-orang Laos yang mengalami situasi tersebut. Dari pendidikan inilah, masyarakat Laos mulai mengenal konsep nasionalisme. Kendati demikian, kembali menarik kebelakang bahwa Prancis dianggap sebagai bangsa yang menyelamatkan orang Laos dengan menyelamatkan Raja Oun Kham dan Luang Phrabang.Anggapan itulah yang terus dibawa hingga menjadikan Laos sebagai negara yang tetap patuh pada Prancis.

Selain sektor pendidikan, Prancis juga menerapkan kebijakan militer dan politik yang sangat mempengaruhi dinamika doemstik Laos. Pada masa awal kolonialisme, Prancis membentuk sebuah unit Konsolidasi Laos sebagai entitas administratif yang independen. Dari tiga kerajaan teritorial Laos yang ada, yakni Luang Phrabang, Xiengkhuang dan Champassack, hanya kerajaan Luang Phrabang yang diadministrasikan sebagai federasi protektorat atau disebut sebagai L’indochine Francaise (Ivarson, 2008). Luang Phrabang Dipilih karena letaknya yang strategis, serta kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dua kerajaan lainnya (Stuart-Fox, 1995). Sementara kerjaan Xiengkhuang dan Champassack dialihfungsikan menjadi pasukan angkatan militer Prancis (Ivarson, 2008). Sistem politik ini terus berlanjut hingga masa kemerdekaan yakni tahun 1954,sehingga tidak heran apabila banyak muncul gerakan-gerakan pemberontakan selama masa-masa tersebut.

Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Laos ini terkenal dengan sebutan ‘tradisi pertempuran’ dari Laos terhadap kolonial Prancis (Ivarson, 2008). Sebagai salah satu federasi proktetorat Prancis di kawasan Indochina, Laos sendiri sempat tergabung dalam entitas politik Prancis yang bernama Asosiasi Uni Prancis. Dampak lain yang didapatkan mencakup bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Laos pada saat itu. Laos menganut bentuk pemerintahan Prancis era lama, atau yang dikenal dengan monarki institusional. Implementasi kebijakan-kebijakan yang lalu juga menjadi lebih condong bersifat semi-otonom. Bentuk pemerintahan ini tidak berjalan lama karena mendapat tentangan keras, baik dari pihak kelompok komunis maupun royalis. Akhirnya pertentangan ini berujung pada pecahnya perang Pathet Lao pada tahun 1973. Sayangnya, konflik tersebut tidak hanya memberikan pengaruhnya terhadap sistem perpolitikan Laos, tetapi juga pada identitas kultural. Adanya adopsi nilai-nilai barat ini dilakukan dengan sengaja agar ideologi ini mudah diterima oleh para masyakat lokal. Tetapi, dampak negatif pun dirasakan oleh Laos. Kolonialisme yang berlangsung selama 60 tahun ini, membawa dekadensi dan stagnansi terhadap kebudayaan Laos. Hal ini terjadi dikarenakan Prancis memaksa masyarakat setempat untuk terus menggunakan bahasa dan budaya yang mereka gunakan, yang berakibat pada meruginya kebudayaan tradisional serta bahasa setempat (Ivarson, 2008).

Prancis selayaknya negara penjajah juga mendiktasi faktor produksi dan ekonomi Laos. Selama menjadi bagian dari Indochina Prancis, Laos dituntut pula untuk membudidayakan opium yang merupakan sumber pendapatan utama pemerintah kolonial. Sebagai dampaknya, Laos mengalami sedikit perubahan dalam struktur ekonomi, politik, serta sosial karena adanya perpecahan di wilayah pegunungan dan pemberontakan dari Pedagang Tiongkok dan orang-orang Hmong yang mulanya merupakan mitra dagang Laos. Namun terlepas dari situasi tersebut, Laos masih dikategorikan sebagai tempat yang damai dan tentram sehingga orang-orang Prancis menjuluki Laos sebagai Shangri-La. Dari segi kultural, masyarakat kolonial Prancis pun tergolong rasis dan seksis, tetapi tidak separah perlakuan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia. Kendati demikian, orang-orang Prancis pada zaman tersebut tetap berpandangan bahwa mereka superior atas orang-orang Laos dan oleh sebab itu, pria atau wanita Prancis yang menikah dengan orang Laos akan memeroleh cemooh dan kecaman karena dianggap tidak pantas dan tidak setara (Evans, 2002).

Berkenaan dengan bentuk admnistrasi di era kolonial, disebutkan bahwa Laos mulai tergabung dalam asosiasi regional Indochina bersama Kamboja dan beberapa wilayah Vietnam yakni Tonkin, Annam, serta Cochinchina. Gubernur pertama Prancis untuk Laos adalah Auguste Jean-Marie Pavie (1879-1895) yang sebelumnya meniti karir politik di Kamboja dan Cochinchina. Ibu Kota Laos, Vientiane, dipilih sebagai Pusat admnistrasi Prancis dengan pertimbangan bahwa ibu kota kuno tersebut memiliki nilai prestise tersendiri. Pendirian Vientiane sebagai pusat administratif pemerintah kolonial Prancis kemudian menggiring proses urbanisasi di Laos yang kian bertumbuh pada 1930-1943. Namun, masyarakat Laos yang notabene miskin tidak mampu mengikuti tata bangunan bergaya Prancis yang memiliki arsitektur artistik. Alhasil, satu-satunya bangunan tua bergaya Prancis yang menjadi peninggalan kolonial di Laos adalah Istana Luang Phrabang yang didirikan oleh pemerintah Prancis untuk raja Sisavangvong pada 1914 (Evans, 2002).

Sayangnya, ekspektasi Prancis untuk memeroleh kekayaan dengan menjajah Laos tidak terealisasikan. Secara ringkas, situasi ekonomi Laos pada 1932 tergolong buruk, meski kondisi politik Laos cukup stabil. Memasuki 40 tahun masa pendudukannya, Prancis tidak berhasil membangun industri yang maju di wilayah Laos, kecuali dua tambang di dekat wilayah Thakhek yang mempekerjakan 3000 orang Vietnam. Penghasilan yang diperoleh pemerintah kolonial Prancis hanya berasal dari area perkebunan seluas 300 hektar yang ditanami kopi dan tembakau. Maka dari itu, sejumlah orang menyebutkan bahwa Laos sebagai koloni tidak memiliki krusialitas yang tinggi di mata bangsa Prancis. Akan tetapi bagi Laos, okupasi Prancis di wilayahnya telah mendorong berbagai perubahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Prancislah yang memperkenalkan ide-ide mengenai negara-bangsa modern pada masyarakat Laos yang pada akhirnya berkembang dan meluas di kalangan penduduk. Selanjutnya, konsep nasionalisme pun mulai bertumbuh subur, didukung dengan sentiment anti-Vietnam yang terjadi pada lini masa 1930-1943 akibat tingginya tingkat migrasi Vietnam ke Laos di era ketidakstabilan sosial politik Vietnam (Evans, 2002). Pada saat Perang Dunia 2 Laos diduduki oleh vichy Perancis dan tentara Jepang.

Mendapatkan Kemerdekaan

Laos mendapatkan kemerdekaannya kembali pada 19 Juli 1949 dimana sebelumnya Laos dijajah oleh Perancis sejak 1893 kemudian diambil alih Jepang sejak 1945. Peralihan masa penjajahan ini dirasa sebagai peluang Laos untuk merdeka dibawah kepemimpinan Kerajaan Laos, tetapi Perdana Menteri Savang Vatthana yang juga sebagai Putra Raja Laos tidak setuju akan hal itu karena akan melibatkan pencabutan resmi status Laos sebagai protektorat Perancis (SarDesai, 1997: 202).  Hingga akhirnya Jepang menggantikan posisi perdana menteri Savang Vatthana dengan Phetsarath, anak pertama dari Raja Sisavang Vong. Akan tetapi Phetsarath tidak memerintah dengan lama karena tidak didukung oleh rajanya yang menginginkan kemerdekaan. Keinginan untuk merdeka ini menghadirkan gerakan Lao Issarak atau Free Lao yang  melibatkan para bangsawan direkomendasikan oleh saudara Phetsarath, yakni Souvanna Phouma dan Souphannouvong yang kemudian dikenal sebagai Red Prince.

Perang Sipil Laos

Pathet Lao adalah gerakan nasionalis-komunis yang berdiri pada 1950. Sebelum Perjanjian Jenewa diteken, Pathet Lao menyusun gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintah kolonial Perancis yang menjajah Laos sejak 1893.

Situasi bertambah rumit dengan kehadiran pasukan Vietnam Utara di wilayah tenggara Laos. Dalam Laos: War and Revolution (1970), Nina Adams dan Alfred McCoy menuturkan bahwa kehadiran pasukan Vietnam Utara di Laos bertujuan memastikan pasokan logistik dari Ho Chi Minh berlangsung lancar serta mendukung kelompok Pathet Lao.

Sebelumnya, pasukan Vietnam Utara melakukan upaya serupa untuk membantu Front Pembebasan Nasional (NLF) ketika konflik di Vietnam meletus. Front Pembebasan Nasional merupakan kelompok politik yang terdiri dari gerilyawan dan tentara komunis semasa Perang Vietnam.

Monarki Laos bukannya tanpa sikap. Sejak tahun 1954, mereka sudah berusaha menyingkirkan pengaruh militer dan ideologis Vietnam Utara. Terlepas dari kesepakatan apa pun, Vietnam Utara tak berniat meninggalkan sekutunya—termasuk Laos yang oleh Vietnam sudah dianggap saudara sedarah.

Tak ingin Laos terjerembab jauh dalam medan komunis, Amerika Serikat mengambil langkah.

CIA mulai menjalankan operasi rahasia dengan cara merekrut tiga puluh ribu orang Laos yang kebanyakan berasal dari suku Hmong, Mien, dan Khmu. Pelatihan tersebut dipimpin oleh Vang Pao, seorang jenderal Angkatan Darat Kerajaan Lao. Bersama pasukan Thailand dan Kerajaan Lao, mereka berusaha menyingkirkan Pathet Lao yang didukung Tentara Rakyat Vietnam (PAVN) dan Front Pembebasan Nasional (NLF).

Kendati kelompok komunis Pathet Lao dan Kerajaan Lao adalah dua pemain utama perang sipil, AS dan Vietnam Utara pun saling unjuk gigi menyokong jagoan masing-masing.

Pada 1973, inisiatif damai mulai dirintis lewat Kesepakatan Damai Paris. Dalam kesepakatan itu, pihak Amerika Serikat harus menarik diri dari Laos, sementara Vietnam Utara tidak diwajibkan menarik pasukannya.

Antara 1974-1975, situasi Laos relatif stabil. Namun, setelah Perdana Menteri Souvanna Phouma diharuskan opname di Perancis akibat serangan jantung, gempa politik kembali mengguncang Laos.

Souvanna Phouma meninggalkan pemerintahannya yang dikuasai birokrat korup. Melihat kondisi itu, Souphanouvong (saudara kandung Souvanna Phouma yang pro-komunis) mengajukan proposal “Rekonstruksi Nasional” yang terdiri dari atas pemilihan umum bebas, penegakan demokrasi, penghormatan terhadap agama, serta kebijakan ekonomi yang konstruktif.

Di ibukota Vientiane demonstrasi besar pun pecah memprotes kerajaan dan kubu pendukungnya serta menuntut reformasi politik. Perlahan-lahan kelompok Pathet Lao mulai menduduki ibukota dan terus melancarkan tuntutan perubahan. Demi mencegah kerusuhan massa, Souvanna Phouma memberikan instruksi Pathet Lao tak perlu dilawan serta mempercayakan perubahan Souphanouvong yang lebih moderat.

Akhirnya kesepakatan diraih. Raja Savana Vatthana setuju untuk menyerahkan tampuk pemerintahan kepada kelompok komunis. Dengan demikian, kemenangan Pathet Lao meneruskan kemenangan kelompok komunis lainnya di kawasan Indocina (Kamboja dan Vietnam)

Pathet Lao (yang kemudian berganti nama jadi Front Rakyat Lao) mencanangkan reformasi menyeluruh di segala bidang. Mereka mengubah bentuk pemerintahan dari monarki konstitusional ke republik, kemudian mengganti nama negara menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos dengan Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP) sebagai partai politik tunggal. Ekonomi ditata secara sosialis.

Selain itu Pathet Lao memutuskan hubungan ekonomi dengan semua negara tetangga, termasuk Cina di dalamnya dan menandatangani perjanjian bersama Hanoi. Perjanjian tersebut memungkinkan Vietnam menempatkan penasihat di jajaran pemerintahan dan mengirim pasukan militer ke dalam teritori Laos. Selama beberapa tahun, intervensi Vietnam terhadap Laos terbilang signifikan. Laos dijatuhi 2 juta ton bom tiga puluh persen bom itu tidak meledak. Namun, bom itu bisa meledak kapan saja. Karena masih ada 30 persen bom yang belum meledak, warga harus berhati-hati saat mengolah tanah.

Ketika Raja Dipaksa Turun Takhta

Pada akhir tahun 1975, raja dipaksa turun tahta dan Communist Lao People’s Democratic Republic segera dibentuk. Pemerintahan komunis yang didukung Vietnam membuat kondisi ekonomi Laos semakin memburuk. Akhirnya, dimulai pada akhir tahun 1980-an, Laos mulai lebih membuka ekonominya dan memulai perbaikan ekonomi meskipun berjalan lambat.

Laos adalah negara berdaulat yang memiliki banyak ranjau darat belum meledak hingga ke pedesaan. Pengunjung harus berhati-hati untuk tidak meninggalkan jalur jalan aman dan memperhatikan semua tanda peringatan ranjau darat.

Beberapa atraksi utama Laos diantaranya adalah Khone Phapheng, air terjun terbesar di Asia Tenggara, Pha That Luang, sebuah kuil Buddha yang indah, dan gua-gua Pak Ou. Plain of Jars juga menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi, terutama oleh arkeolog amatir. Fitur terkenal di Plain of Jars adalah guci batu besar yang berbobot lebih dari enam ton dan berusia sekitar 2000 tahun. Selain itu, terdapat pula ratusan guci lain yang berserakan di daerah itu dengan kegunaan yang belum diketahui pasti.

Kesimpulan : 

Bahwa meskipun negara-negara di Asia Tenggara memiliki persamaan sebagai negara bekas jajahan, dengan adanya perbedaan wilayah geografis kemudian membentuk pola persebaran masyarakat Asia Tenggara sebagai suatu suku bangsa yang berbeda. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepercayaan antar masyarakat suatu negara yang tidak terintegrasi secara menyeluruh. Perbedaan latar belakang ini menyebabkan negara di Asia Tenggara memiliki kepentingan dan kecondongan politik serta ekonomi yang berbeda pula. Seperti halnya Laos, sebagai negara yang berlokasi strategis membuat banyak negara feodalis menjadikannya sebagai sasaran kolonialisasi pada era lampau. Laos mendapatkan kemerdekaannya pada 19 Juli 1949 yang mana sebelumnya dijajah oleh Perancis sejak 1893 dan diambil alih Jepang sejak 1945. Pada tahun 1952 dibentuklah Laotian Communist sehingga Laos mendapatkan kedaulatannya secara penuh karena Perancis menyerah dari Vietnam. Yang pada 25 tahun setelahnya memicu pemberontakan pada sang raja yang didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam, sedangkan Raja Savang Vatthana didukung oleh Amerika dan Perancis.

Daftar Sumber : 

http://wartasejarah.blogspot.com/2014/07/seluk-beluk-negara-laos.html

https://youtu.be/MckPv1Bp2N8

http://asiatenggarasean.blogspot.com/2013/12/vientiane-champasak-dan-luang-phabang.html

http://ni-md-citra-fisip16.web.unair.ac.id/artikel_detail-217617-SOH%20310%20%20MBP%20Asia%20Tenggara-Kolonialisme%20dan%20Kemerdekaan:%20Dampak%20Kolonialisme%20Prancis%20Terhadap%20Tatanan%20Negara%20Laos.html#:~:text=Sebagaimana%20negara%2Dnegara%20Asia%20Tenggara,patuh%20(Evans%2C%202002).

https://id.wikipedia.org/wiki/Laos

https://tirto.id/perang-sipil-laos-komunis-menang-cia-ganti-taktik-cu9s

https://bobo.grid.id/read/08707300/laos-salah-satu-negara-asia-yang-pernah-dijatuhi-2-juta-ton-bom?page=all#:~:text=Pada%20tahun%201960%2Dan%20sampai,persen%20bom%20itu%20tidak%20meledak.&text=Karena%20masih%20ada%2030%20persen,berhati%2Dhati%20saat%20mengolah%20tanah.